KUDUS - Setelah beberapa waktu lalu dilaksanakan Paripurna atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus ta 2020, DPRD Kabupaten Kudus kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi, Rabu (23/10/2019). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Ilwani didampingi Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistiyawati dan Sulistyo Utomo. Dalam rapat tersebut dihadiri pula sebanyak 29 Anggota DPRD Kabupaten Kudus yang lainnya.
Tanggapan Bupati disampaikan oleh Sekda Sam'ani Intakoris yang mewakili Plt Bupati Kudus HM Hartopo yang sedang melaksanakan Ibadah Umroh. Turut pula didampingi oleh Asisten Sekda, sejumlah pimpinan OPD, Kepala Bagian Serta Camat Di lingkungan Pemkab Kudus.
Sekda Kabupaten membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi secara berurutan kepada Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat.
Secara garis besar, penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh Sekda meliputi : Pengadaan pelatihan dan hibah 500 orang wirausaha dengan sasaran wirausaha baru sehingga diharapkan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, akan melakukan evaluasi kembali kepada ASN yang tidak seusai dengan kompetensi atau keahliannya. Penanggulangan bencana kekeringan dengan diidentifikasi daerah yang berpotensi dengan melakukan droping air bersih sebagai bentuk bantuan langsung yang bekerjasama dengan pdam, pmi, dan lainya. Kemudian, laju pertumbuhan semua sektor harus didukung dengan regulasi agar kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan daerah. Inventarisasi badan usaha telah dilaksanakan sebagai bentuk administrasi sehubungan dengan maraknya usaha swalayan di kudus harus dibina. Pilkades hrs berjalan aman dan kondusif dengan sesuai regulasi yang ada, tunjangan guru swasta yang masih ada dalam APBD sebagai program serta visi misi dari Bupati,dan penambahan sarana dan prasarana yang memadai untuk mobilisasi yang dibutuhkan setiap OPD
