Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Bappeda, Dinas Kesehatan Kabupaten serta Ikatan Dokter Indonesia cabang Kudus, menggelar rembug stunting, di pendopo Kabupaten Kudus, Senin (27/11) pagi.
Kepala Bappeda Kabupaten Kudus, Melaporkan bahwa, Bappeda Kudus mendapat amanat untuk menjadi fasilitator untuk menggelar rembug Stunting yang di ikuti oleh para stakeholder di Kabupaten Kudus untuk dapat menekan angka Stunting di Kabupaten Kudus.
Acara Rembug Stunting Dalam Rangka Aksi Konvergensi Stunting Dan Penurunan Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2019 tersebut, diikuti oleh para stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus yang terdiri dari perwakilan Camat, Lurah, Kepala desa dan unsur Perusahaan, Perbankan serta unsur Akademisi di wilayah Kabupaten Kudus.
Sementara itu, Plt Bupati Kudus HM Hartopo
mengatakan isu sunting manjadi keprihatinan bersama, untuk itu Pemkab Kudus berkomitmen mengatasi permasalahan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif, yakni penyebab langsung dan tidak langsung masalah gizi di daerah itu.
Lebih lanjut dirinya mengapresiasi atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini, dirinya berharap dalam forum rembug stunting tersebut dapat menghasilkan sesuatu aksi nyata dan berarti, sehingga dapat menekan angka stunting di kabupaten Kudus.
"Saya ucapkan terima atas terselenggaranya acara pagi hari ini, saya berharap dapat menghasilkan hasil nyata yang dapat menekan angka stunting di Kudus sampai angka terendah bahkan Nol persen," Harapnya
Dari data yang ada, Kabupaten Kudus memiliki angka stunting 8.01%, merupakan angka yang rendah jika dibandingkan dengan kota lain di Jawa tengah, namun HM Hartopo berpesan untuk jangan terlena dengan data tersebut, karena Menurut HM Hartopo anak adalah aset penerus bangsa yang harus benar-benar dijaga tumbuh kembangannya. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh stakeholder mulai dari tingkat desa untuk selalu mengupdate data yang ada, sehingga petugas di lapangan dapat melakukan tindakan untuk menekan angka stunting di Kudus.
"Sekali lagi ini jangan disepelekan, data harus selalu update mulai dari tingkat desa, sehingga mengetahui data yang bener bener real, sehingga petugas petugas di lapangan dapat melakukan tindakan untuk menekan angka stunting," paparnya
