KUDUS - Pemilihan umum yang ideal seharusnya dilaksanakan dengan bersih dan tanpa politik uang. Adanya penyelewengan akan menghancurkan tujuan dari pemilihan umum yang memilih pemimpin amanah. Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) penting untuk memastikan Pemilu dilaksanakan secara Luber Jurdil. Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo dalam launching buku "Dibalik Pemilu 2019" dan ngaji bareng yang berlangsung di halaman Bawaslu, Kamis (29/11).
Budaya politik uang telah mengakar dalam masyarakat. Memberantas politik uang tak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan usaha yang tidak mudah untuk meminimalisirnya. Tugas berat tersebut diemban oleh Bawaslu yang menjadi tulang punggung kesuksesan Pemilu yang Luber Jurdil. H.M. Hartopo mengimbau agar Bawaslu selalu mengajak masyarakat untuk menciptakan Pemilu yang bersih dengan meminimalisir sedikit demi sedikit. Masyarakat harus diberikan pengertian bahwa uang yang tak seberapa tersebut menentukan nasib bangsa selama lima tahun. "Politik uang telah membudaya dan susah untuk menghilangkannya. Masyakarat harus selalu diberi pengertian bahwa uang yang diberikan dan habis dalam sehari tersebut akan menentukan bangsa selama lima tahun," ungkapnya.
Bawaslu diimbau untuk selalu mengkampanyekan demokrasi yang sebenar-benarnya. Hal tersebut tak bisa dilakukan sendiri, namun bersama-sama dengan berbagai pihak. H.M. Hartopo mengimbau baik Bawaslu, TNI, dan Polri terus berkoordinasi mewujudkan Pemilu yang Luber Jurdil. Pihaknya mengapresiasi karena semua pihak pun telah mengusahakan Pemilu yang bersih pada saat pemilihan presiden dan legislatif lalu. Kerja keras mereka semua terbayar dengan kesuksesan Pemilu yang berjalan lancar. "Semua pihak harus bersama-sama mewujudkan Pemilu yang bersih. Saya juga mengapresiasi karena baik TNI, Polri, dan Bawaslu telah mengupayakan yang terbaik pada pelaksanaan Pemilu kemarin," ungkapnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh. Wahibul Minan mengungkapkan meskipun susah, Bawaslu akan terus mengupayakan agar politik uang hilang di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk tiga desa anti money politic di Desa Jekulo, Desa Lau, dan Desa Piji. Maupun desa pengawasan Pemilu di Desa Papringan, Desa Kaliputu, dan Desa Japan. Berbagai komunitas digandeng untuk diberikan wawasan tentang demokrasi dan diajak melakukan pengawasan Pemilu yang ada di Kudus. "Kami terus berupaya mewujudkan Pemilu yang Luber Jurdil tanpa politik uang. Kami akan menggandeng masyarakat untuk ikut mengawasi partisipasi aktif Pemilu. Pada akhirnya, semuanya dilakukan untuk masyarakat sendiri," ucapnya.
Launching buku "Di Balik Pemilu 2019" dimaksudkan untuk mengabadikan kinerja pengawasan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan. Pihaknya mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak baik Bawaslu Jateng, Pemkab Kudus, Polres, maupun Kodim yang membantu kelancaran pembuatan buku dan terselenggaranya Pemilu yang kondusif. "Semoga buku ini memberi gambaran bagaimana pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kudus berjalan," harapnya.
Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jawa Tengah Sri Sumanta yang malam itu menggunakan batik Kudus mengungkapkan apresiasi atas diterbitkannya buku "Di Balik Pemilu 2019". Pihaknya menerangkan bahwa acara tersebut juga bertujuan mengenalkan Bawaslu yang memang masih berusia satu tahun. Pihaknya berharap seluruh masyarakat dapat menjadi mitra dan melakukan pengawasan partisipatif. Sri berharap acara tersebut dapat menjadi awal kerjasama dan sinergi yang baik antara stakeholder dan masyarakat mewujudkan Pemilu yang bersih. "Acara ngaji bareng ini juga untuk mengenalkan Bawaslu kepada masyarakat. Mari bantu kami mengawasi pelaksanaan Pemilu yang bersih dari politik uang," ucapnya.
