KUDUS - Peningkatan pelayanan masyarakat menjadi prioritas Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo dalam penyusunan APBD 2020. Hal tersebut diungkapkan usai rapat paripurna penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2020, dan laporan Badan Anggaran dilanjutkan penandatanganan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan atas Ranperda Kab. Kudus tentang APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2020 di DPRD Kudus, Kamis (28/11).
Pihaknya menyampaikan peningkatan pelayanan masyarakat utamanya kesehatan penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. H.M. Hartopo mengungkapkan pihaknya akan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih responsif dan ramah. Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD dinilai telah berhasil melayani masyarakat. Apalagi, kebanyakan pasien rumah sakit dari kalangan menengah ke bawah. Meskipun begitu, H.M. Hartopo berharap RSUD Loekmonohadi lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Kedepan, pihaknya berencana akan menambah personil dan memperluas bangunan. "Kami berusaha memaksimalkan pelayanan sehingga tak hanya jadi rujukan bagi kelas menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Untuk saat ini, kami memaksimalkan SDM yang ada, tapi ke depan kalo bisa ya personilnya akan kami tambah," ucapnya.
Selain itu, H.M. Hartopo akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Pelelangan pihak ketiga akan dilaksanakan secepatnya sehingga pembangunan dapat dimulai pada awal tahun. Pihaknya memastikan tidak ada keterlambatan realisasi pembangunan seperti tahun ini. "Kami akan melaksanakan pelelangan setelah tandatangan. Sehingga pembangunan bisa segera dimulai dan tidak tertunda. Kalau tertunda dan membangunnya tergesa-gesa pasti tidak akan maksimal," terangnya.
Terkait pendapatan daerah dari retribusi parkir yang jauh dari target, pihaknya mengaku akan melakukan pengkajian dan evaluasi. Pihaknya mengaku selama ini telah memacu dan mengingatkan kepada pihak terkait agar target retribusi parkir dapat terpenuhi. Tahun depan, Pemkab Kudus akan menggandeng akademisi untuk bersama-sama menentukan target sehingga lebih ideal. "Kami akan melakukan pengkajian bersama akademisi agar target yang ingin dicapai ideal. Kalau hanya dari kami saja mungkin akan 'liar',"terangnya.
Sementara itu, pihaknya menyampaikan hasil pembahasan rancangan APBD 2020. Hasilnya yakni pendapatan daerah sebesar 1,81 triliun rupiah, belanja daerah sebesar 1,91 triliun rupiah, dan pembiayaan daerah sebesar 100, 8 miliar rupiah.
