KUDUS - Permasalahan lingkungan dan perubahan iklim merupakan isu serius yang menjadi tanggung jawab bersama. Sebagai bentuk kepedulian, TP PKK Kabupaten Kudus terus menggencarkan gerakan pilah sampah untuk mendukung Program Kampung Iklim (ProKlim). Hal ini diungkapkan Ketua TP PKK Kabupaten Kudus, Mawar Hartopo, dalam pembinaan ProKlim oleh Dinas PKPLH Kabupaten Kudus di Ruang Pertemuan Lantai 4 Gedung A Setda, Rabu (15/2).
Mawar Hartopo mengatakan, perubahan iklim merupakan masalah bersama yang telah menjadi isu nasional bahkan di tingkat global. Maka dalam penanganannya pun membutuhkan sinergi yang melibatkan seluruh komponen. Di Kabupaten Kudus sendiri, kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan swasta terus dilakukan.
“Perubahan iklim bukan hanya masalah pemerintah, tapi kita semua. Pemerintah tidak bisa sendiri dan harus didukung seluruh komponen, mulai dari diri kita sendiri," ujarnya.
Memang tidak ada solusi instan yang bisa dilakukan terhadap isu perubahan iklim. Namun hal tersebut bisa diupayakan dari hal-hal kecil dan sederhana. Mawar Hartopo mencontohkan penerapan pilah sampah yang dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga.
"Perubahan dimulai dari pilah sampah rumah tangga, organik dan non organik. Saya sendiri sudah mempraktikan selama setahun, hasilnya bisa setor ke bank sampah yang menjadi keuntungan," katanya.
Terakhir, Mawar Hartopo mengajak seluruh penggerak dan kader PKK untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim. Perubahan kecil dapat dimulai dari diri sendiri di lingkungan sekitar tempat tinggal. Karena dengan menjaga alam akan pula menjaga masa depan generasi yang akan datang.
"Kita hidup di dunia ini menghirup oksigen diberi gratis. Maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga keseimbangan alam demi anak cucu kita nanti," tandasnya.
Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus, Abdul Halil, melaporkan bahwa kegiatan didasari atas peraturan Bupati Kudus nomor 32 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Pihaknya berencana untuk menambah Kampung Iklim di Kabupaten Kudus yang kini berjumlah 29 desa. Maka dari itu sejumlah narasumber dari dinas provinsi dan kementerian turut dihadirkan.
"Tindak lanjutnya adalah membentuk kampung iklim yang persyaratan akan dijelaskan narasumber yang telah berpengalaman di bidangnya. Kita juga akan membentuk tim yang akan mendamping ke desa-desa yang akan menjadi Kampung Iklim," jelasnya.
Kegiatan diikuti oleh perwakilan lintas sektor, diantaranya akademisi dan perusahaan swasta yang peduli terhadap isu lingkungan. Sebagai narasumber, hadir perwakilan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan Tim Teknis ProKlim KLKH, Sumino. (*)
