KUDUS - Berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan keluarga telah tercantum dalam 10 Program Pokok PKK. Kesuksesan program tergantung dari realisasi pelaksanannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas pelaksanaan program dari pusat hingga desa. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua I Mawar Hartopo dalam Rapat Konsultasi (Rakon)
Tim penggerak PKK Kabupaten Kudus Tahun 2019 di aula lantai III Gedung Dinas Dukcapil, Kamis (14/11).
Pihaknya meminta seluruh pengurus PKK dari kabupaten hingga desa bekerja sama memaksimalkan pelaksanaan program. Pasalnya, pengurus PKK di kecamatan dan desa merupakan penghubung kabupaten untuk merealisasikan program nasional. Diharapkan melalui program PKK dapat meningkatkan pembangunan dan menyejahterakan keluarga Kabupaten Kudus. "Kami mengajak seluruh pengurus PKK kecamatan dan desa untuk bersinergi melaksanakan program PKK," ucapnya.
Berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat menjadi fokus TP PKK Kabupaten Kudus. Permasalahan yang masih terjadi antara lain menurunnya budaya gotong royong, menurunnya komunikasi dalam keluarga, stunting, kematian ibu dan bayi, permasalahan sampah, serta meningkatnya penderita HIV/AIDS di Kudus. Menghadapi itu semua, Mawar Hartopo mengajak kader PKK mengoptimalkan langkah gerak partisipasi sesuai tupoksi masing-masing. "Mari kita optimalkan seluruh program agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi," ajaknya.
Selain itu, Mawar Hartopo mengajak semua kader dan pengurus menjaga kondusifitas selama Pilkades pada 19 November 2019. Kader diminta ikut menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi memberikan suaranya pada Pilkades dan tetap menjaga kekompakan. "Kalah dan menang itu biasa dalam pesta demokrasi. Yang paling penting adalah Pilkades berjalan kondusif," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Adi Sadono menjelaskan dalam Peraturan Bupati no 34 tahun 2019 diatur pedoman penyusunan APBDes tahun 2020, salah satunya untuk kegiatan PKK. Pihaknya memainta agar kader segera menyusun kegiatan strategis dalam merealisasikan 10 Program Pokok PKK. Kegiatan yang didukung dana desa terkait pengelolaan sampah, penanganan AIDS, penanganan stunting, penyuluhan narkoba maupun Posyandu. "Peraturan bupati telah mengatur penggunaan dana sehingga para kader dapat merencanakan kegiatan strategis yang sesuai. 10 Program Pokok PKK ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat ,"ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adi juga meminta para istri camat untuk mengingatkan bahwa camat dapat mengevaluasi pembahasan APBDes. Apabila camat menemukan penganggaran tidak sesuai dengan Peraturan Bupati, maka para camat dapat mengingatkan dan mengevaluasi APBDes. Pihaknya juga meminta agar para camat menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa. "Tolong para istri camat membantu mengingatkan suaminya agar memantau penyusunan APBDes. Jika tak sesuai aturan, camat dapat ikut mengevaluasi," ujarnya.
