KUDUS - Pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur menjadi fokus program Pemerintah Kabupaten Kudus. Hal ini disampaikan Bupati Kudus, Hartopo dalam Forum Konsultasi Publik penyusunan Rancangan RPD dan Rancangan Awal RKPD. Dengan tema peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif, kegiatan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten, Kamis (19/1).
Dalam sambutan pembukaan, Bupati Hartopo meminta agar fasilitasi kegiatan ini menjadi perhatian bersama untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan. Pada tahun terakhir menjabat sebagai Bupati Kudus, dirinya berkomitmen untuk menuntaskan visi dan misi bupati.
"Memfasilitasi di tahun terakhir saya ini kita support dan menjadi perhatian bersama agar yang menjadi visi misi bupati terselesaikan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Hartopo juga menyampaikan data dari BPS tentang perkembangan di Kabupaten Kudus. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 3,77 ke 3,21. Angka kemiskinan turun dari 7,6 ke 7,41. Tingkat pertumbuhan ekonomi naik dari 1,98 ke 3,01. Indeks pembangunan manusia naik dari 75,16 ke 75,89.
"Selama menjalankan visi misi, saya punya raport dalam data dari BPS Kudus," jelasnya.
Hartopo berharap agenda prioritas daerah dapat diketahui secara luas, untuk mendapat masukan dan saran dari seluruh stakeholder. Kepada Bappeda, ia meminta bisa memfasilitasi dan menampung dengan baik proses penyampaian masukan dan saran dari masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.
"Sebagai bahan diselenggarakan Musrenbang RKPD tahun 2024 yaitu bulan Maret 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan," katanya.
Dipaparkan, terdapat lima fokus prioritas pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026. Diantaranya yakni peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kesejahteraan masyarakat, transformasi ekonomi yang berdaya saing, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat.
Ketua DPRD Kudus, Masan, berpesan supaya forum ini menghasilkan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Sehingga ada keselarasan antara proses perencanaan dan penganggaran. Utamanya dalam menjaring aspirasi berupa masukan, saran, dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran.
"Ini sangat penting supaya sinkron antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan program-program dan pembangunan di Kabupaten Kudus," pesannya.
Sekda Kabupaten Kudus, Sam'ani Intakoris sebagai panitia penyelenggara melaporkan bahwa forum diadakan untuk mencermati rancangan RPD dan rancangan awal RKPD yang telah dibuat. Adapun tujuannya ialah untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait penyusunan.
"Peserta kegiatan sebanyak kurang lebih 300 yang terdiri unsur pimpinan dan elemen masyarakat. Serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Kudus yang ikut lewat zoom meeting," jelasnya. (*)
