Hartopo Targetkan Terciptanya 500 Wirausaha Baru Di Kudus
KUDUS - Dalam upaya memaksimalkan penyerapan anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), Pemkab Kudus melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM mengadakan pelatihan siap kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) selama 5 hari di Hotel Poroliman Kudus, Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Nakerperinkop dan UKM, Rini Kartika ketika menerima tinjauan dari Bupati Kudus H.M. Hartopo, Kamis (21/10).
"Disini sudah berjalan pelatihan selama kurun waktu 3 hari. Ada empat kategori pelatihan diantaranya pelatihan Roasting kopi, Pelatihan Barista kopi, Pelatihan hidroponik, dan Pelatihan digital marketing," jelas Rini.
Pihaknya berharap dengan pelatihan tersebut dapat mendukung perkembangan UMKM masyarakat Kudus terutama ditengah pandemi.
"Semoga dengan memaksimalkan pelatihan yang bersumber dari dana cukai ini dapat menjadikan bekal masyarakat dalam menumbuhkan geliat UMKMnya meski ditengah pandemi," harapnya.
Hartopo pun memberikan apresiasi pada Disnakerperinkop dan UKM yang selalu suport terhadap pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat utamanya buruh rokok maupun keluarganya.
"Apresiasi terhadap Disnaker yang memanfaatkan DBHCHT sesuai peruntukanya sesuai PMK 206 yaitu mengadakan pelatihan kerja khusus bagi buruh rokok maupun keluarganya," terangnya.
Bupati Hartopo pun berharap dengan pelatihan ini nantinya dapat mengembangkan dan menggali potensi diri yang ada untuk kemajuan usaha yang ditekuninya.
"Harapan kami, pelatihan ini jangan sampai berhenti begitu saja ketika telah usai. Harus ada niat untuk mengembangkan dan menggali potensi diri untuk kemajuan usahanya," pesanya.
Hartopo juga mengatakan bahwa usai pelatihan, masing-masing kelompok akan mendapatkan suport bantuan untuk mengembangkan usahanya.
"Pemkab memang mencanangkan untuk merealisasikan 500 wirausaha baru. Oleh karena itu, Melalui Disnaker, akan diberikan pelatihan, modal usaha, dan pembelian alat penunjang usaha dengan cara diakomodir untuk membentuk kelompok usaha," pungkas Hartopo. (*)
