KUDUS - Politik merupakan bentuk komitmen antara pemerintah dengan masyarakat untuk meraih sebuah kekuasaan dalam kepemimpinan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, Bupati Kudus Hartopo mengajak masyarakat memandang politik dari sisi positifnya.
"Bentuk komitmen, upaya merealisasikan janji dan visi misi pemimpin terhadap masyarakat," katanya saat membuka pendidikan politik bagi masyarakat di RS. Sarkies 'Aisyiyah, Minggu (25/6).
Untuk itu, pihaknya mengimbau pada seluruh peserta yang hadir, dalam hal ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kudus, organisasi pencak sikat Tapak Suci, dan undangan lainnya agar tetap bersatu menjaga kondusifitas wilayah menyambut tahun politik nanti, meskipun antara satu dengan lainnya berbeda pilihan.
"Beda pilihan hal wajar, yang penting tetap jaga persatuan demi kondusifitas wilayah. Jangan sampai pemilu telah usai tapi malah saling bermusuhan," imbaunya.
Selain itu, kontribusi dan partisipasi masyarakat diharap dapat mensukseskan pemilu 2024. Pihaknya mewanti-wanti pada masyarakat untuk menghindari money politik dan black campaign yang dapat memecah belah bangsa.
"Saya berharap masyarakat dapat ikut mensukseskan pemilu dan mencegah adanya politik uang yang sudah membudaya, serta dapat menghindari kampanye hitam yang dapat memecah belah bangsa," harapnya.
Tak hanya membahas terkait politik saja, Bupati Hartopo juga menjelaskan tentang sumber dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Sebab, menurutnya masyarakat harus mengetahui pendapatan dan penggunaan APBD agar dapat ikut memantau dan mengawasi keuangan daerah.
"Masyarakat juga harus tau apa itu APBD, sumber, dan penggunaannya. Supaya dapat ikut memantau dan mengawasi keuangan daerah, jadi paham betul mana yang jadi prioritas pengerjaan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Mohammad Fitrianto mengungkapkan tujuan diselenggarakannya pendidikan politik untuk mengenalkan pada masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, termasuk memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam memaknai politik.
"Sebagai warga negara memikili hak dan kewajiban. Kita mendapatkan hak untuk hidup dengan nyaman, dan memiliki kewajiban bersama menciptakan keamanan dan ketertiban, apalagi jelang pemilu," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh peserta sosialisasi berpartisipasi dalam menyambut tahun politik dengan turut mensukseskan pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung tahun 2024.
"Mari bersama kita sukseskan pemilu dengan memberikan hak pilih panjenengan, jangan sampai golput. Pilihlah pemimpin atau wakil rakyat sesuai kehendak pribadi," pintanya.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir beberapa pembicara lainnya, diantaranya Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo, anggota DPRD Kudus Budiono, dan akademis dari UMKU Trias Hernanda. (*)
