KUDUS - Menjelang tahun politik, masyarakat diajak untuk tidak pasif dalam partisipasi politik. Pasalnya, partisipasi itu sangat menentukan masa depan bangsa dan Kabupaten Kudus pada khususnya. Hal itu disampaikan Bupati Kudus Hartopo dalam pendidikan politik bagi organisasi kemasyarakatan di Balai Desa Rendeng, Kamis (3/11).

"Kalau memang peduli dengan masa depan Kabupaten Kudus, justru harus lebih pro aktif dalam partisipasi politik," jelasnya.

Menurutnya, peningkatan partisipasi politik bisa dimulai dari para anggota organisasi masyarakat (ormas). Hartopo melanjutkan peningkatan partisipasi bisa dimulai dengan memandang politik sebagai cara elegan mewujudkan komitmen kesejahteraan masyarakat. 

"Memang mengubah mindset itu sudah. Tapi, dengan cara inilah kesejahteraan masyarakat bisa dicapai," ucapnya.

Kendati demikian, bupati menjelaskan masyarakat harus memilih pemimpin dari rekam jejaknya. Kapabilitas, profil, dan kinerja menjadi poin penting dalam memilih pemimpin.

"Harus tahu profil dan kapabilitasnya juga. Apabila dirasa sudah pas menjadi pemimpin masyarakat, boleh dipilih," lanjutnya.

Hartopo menegaskan tidak setuju dengan money politic. Sebab, adanya money politic berpotensi menyebabkan korupsi dan berbagai pelanggaran di kemudian hari. Money politik membuat partisipasi politik tidak sehat dan membuyarkan fokus calon pemimpin.

"Harusnya calon pemimpin fokus pada visi dan misi. Tapi budaya money politic bikin fokus calon pemimpin buyar, masyarakat juga tidak obyektif. Saya tidak setuju dengan money politic," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kudus Mohammad Fitriyanto peserta yang hadir sekitar 80 orang. Terdiri dari organisasi masyarakat Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kudus, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kudus, dan Generasi Entertainer Merdeka (GENTA) Kudus.

"Diharapkan adanya kegiatan pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Kudus," ungkapnya. (*)